\
Kompas/Agung SetyahadiPara peserta kongres luar biasa PSSI berkumpul di lobi hotel di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (10/12). Kongres PSSI di Palangkaraya tertunda karena kepolisian mencabut izin pada Senin pagi.
JAKARTA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta turun tangan menangani sepak bola Indonesia yang tengah terancam sanksi dari FIFA. Salah satu cara yang dapat dilakukan Presiden yaitu memilih Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) baru yang mampu menyelesaikan konflik sepak bola Indonesia.
Pascapengunduran diri Andi Mallarangeng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pos Kemenpora saat ini masih kosong. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono ditunjuk sebagai pejabat sementara untuk mengambil alih tugas Menpora.
"Segera pilih Menpora yang mampu menyelesaikan konflik sepak bola Indonesia. Jika tidak, akan tercatat dalam sepanjang sejarah negeri ini di mana titik kehancuran sepak bola Indonesia justru terjadi di era kepemimpinan Presiden SBY," ujar Apung Widadi juru bicara gerakan Save Our Soccer (SOS) dalam rilisnya kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Apung menilai kondisi pesepakbolaan Indonesia saat ini sudah sangat tidak kondusif untuk mengukir prestasi di kancah Internasional. Hal tersebut terjadi karena konflik antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang hingga saat ini belum juga terselesaikan.
"Konflik inilah yang menjadi penyebab utama Timnas Indonesia kandas di babak awal Piala AFF. Momentum pergantian Menpora ini harus dijadikan agenda perubahan memperbaiki sepak bola Indonesia oleh Presiden," lanjutnya.
Terkait dengan tugas Agung Laksono sebagai Pjs Kemenpora, SOS menilai, bukan menjadi solusi positif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pasalnya, mereka menilai adanya konflik kepentingan dari sisi agenda politik politisi Partai Golkar tersebut dengan KPSI.
"Mana yang legal dan ilegal tampaknya sudah semakin absurd. Menkokesra gagal mengambil sikap karena tidak tahu situasi kondisi yang sebenarnya. Ini harus segera diselesaikan," ujarnya.
Sumber: KOMPAS.com
Post a Comment
Post a Comment