 |
| KPG Gresik Demo Pungutan Liar, Senin (26 Oktober 2015) |
BGC - Hot News Senin, 26 Oktober 2015 adalah tentang
KPG Gresik Demo Pungutan Liar, simak berita selengkapnya berikut ini:
Komite Pendidikan Gratis (KPG) dari unsur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gresik bersama buruh dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kembali unjuk rasa ke Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Gresik untuk menghentikan dugaan pungutan liar (Pungli) di lembaga pendidikan negeri dan memberi bukti kuitansi kepada wali murid, Senin (26 Oktober 2015).
Koalisi mahasiswa, lsm dan buruh yang unjuk rasa di depan Kantor Dindik, Jl Arif Rahman Hakim, Gresik, dengan dikawal anggota Polres Gresik. Massa KPG langsung orasi menyampaikan temuan di lapangan bahwa masih ada sekolah negeri di Gresik yang nekat menarik iuran kepada wali murid dan tidak diberi bukti kuitansi.
Tarikan itu mulai pendaftaran siswa baru yang harus membeli seragam 5 pasang, seperti seragam putih, seragam batik bandeng, seragam khusus sekolah, seragam pramuka, seragam olah raga dan seragam rompi kotak-kotak. Belum lagi buku lembar kerja siswa (LKS), yang mengatas namakan Kelompok Kerja Guru (KKG). Belum lagi buku tulis yang sampulnya khusus masing-masing sekolah.
"Bagaimana wali murid bisa menolak paketan seragam dan buku yang disodorkan pihak sekolah. Setelah membayar tidak ada bukti kuitansi dan rincian harga. Sekolah sudah membodohi wali murid," kata Haris Shofwanul Faqih alias Bogel, Ketua PC PMII Gresik yang tergabung pada koalisi KPG.
Massa KPG juga menyerukan bahwa bobroknya mental guru-guru di sekolah negeri baik di bawah naungan Dindik dan Kementerian Agama (Kemenag). Sebab kasus dugaan pungli di lembaga pendidikan negeri sudah berlangsung bertahun-tahun tapi masyarakat tidak berani memberontak sebab kawatir anaknya dikucilkan dalam proses belajar mengajar.
Upaya desakan massa KPG yang unjuk rasa ke Dindik dan Kemenag Kabupaten Gresik juga tidak ada tindakan tegas untuk mengurangi pelaksanaan praktik-praktik pungli di sekolah negeri. Nota kesepakatan yang sudah dibuat dengan Dindik Kabupaten Gresik diantara pemasangan spanduk larangan pungli di masing-masing sekolah negeri untuk dipasang di pintu gerbang juga tidak dilaksanakan.
"Dinas pendidikan hanya bisa berjanji dan berjanji bahwa sudah ditindak lanjuti. Buktinya Pemkab Gresik tidak bertindak tegas," katanya.
Kekesalan massa KPG itu disebabkan, surat edaran yang dikeluarkan Kepala Dindik Kabupaten Gresik tidak dilaksanakan sekolah-sekolah negeri.
"Yang kita perjuangan dengan niat luhur agar pungli di lembaga pendidikan negeri dihentikan dan ada keterbukaan anggaran, tapi lembaran itu hanya masuk di saku saja, tidak pernah dilaksanakan," imbuhnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Agus Budiono, anggota KPG dari Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia-Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SPBI- Kasbi) Gresik, mengatakan bahwa, tidak salah dengan prilaku murit-murit di Gresik yang menjadi brutal, melakukan tindak kriminalitas dan korupsi sebab dari pendidikannya sudah mencontohkan prilaku koruptor.
"Maka sudah tidak ada etika di lembaga pendidikan sebab sudah rusak moral pendidik dengan melakukan pungli yang menghalalkan berbagai cara," kata Agus Budiono, yang juga Ketua SPBI- Kasbi Kabupaten Gresik.
Agusa juga menegaskan bahwa setiap sekolah negeri harus memberi bukti kuitansi sebab pihak sekolah sudah memberi seragam dan buku.
"Seragam dan buku diberikan tapi saat memberikan kuitansi tidak diberikan. Kami meminta Dindik untuk memberikan bukti kuitansi dan rincian kepada wali murid secara cuma-cuma tidak harus wali murid yang meminta," katanya.
Sumber: Surabaya.tribunnews (Sugiyono)
Editor: Tim Redaksi
