 |
| Ibu Bawa LSM Laporkan ke DPRD Karena Motor Diambil Paksa |
BGC - Hot News Kamis, 29 Oktober 2015 adalah tentang
Ibu Bawa LSM Laporkan ke DPRD Karena Motor Diambil Paksa, simak berita selengkapnya berikut ini:
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Indonesia menggeruduk Gedung DPRD Gresik meminta motor yang ditarik debt collector dikembalikan. Kejadian tersebut menimpa Purwati 43 Tahun, warga Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Gresik. Motor Yamaha Mio yang masih masa angsuran 16 kali diambil paksa debt collector di Jl Raya Sembayat. Motor tersebut ditrampas karena ngunggak dua bulan angsuran.
"Waktu itu sedang sama anak jalan-jalan membeli susu, tiba-tiba motor dirampas di jalan raya. Petugasnya bilang, jika mau mengambil, disuruh ambil ke kantor, sambil membawa uang angsuran 3 kali ditambah uang denda," kata Purwati.
Tetapi, lanjut Purwati, setelah sampai di Kantor dirinaya diminta uang Rp 5 juta baru boleh dibawa pulang dan administrasi cabutnya Rp 1,5 juta. Purwati sambil membawa anak usia empat tahun mengadukan hal ini kepada DPRD Gresik. Ibu tiga anak ini menggaku kecewa, sebab angsuran sudah 16 bulan dari jangka waktu 36 .
"Eman banget. Sudah 16 kali cicilan. Sudah separuh, dari waktu 3 tahun. Makanya saya bela seperti ini," imbuh ibu yang suaminya sopir di luar Pulau Jawa ini.
LSM Penjara Indonesia yang mendampingi Purwati membawa massa puluhan orang demo ke DPRD Gresik. Massa langsung ditemui Ketua Komisi D DPRD Gresik Ruspandi Sunaryo di ruang rapat pimpinan. Dalam pertemuan tersebut, LSM Penjara Indonesia menyampaikan bahwa pihak leasing telah mengiming-iming masyarakat dengan uang muka yang ringan antara Rp 500.000 sampai Rp 600.000/bulan. Angsuran juga murah, tapi setelah tidak mampu mengangsur dua kali, langsung ditarik oleh debt collector.
"Lebih baik dibicarakan dengan pengkredit. Daripada menarik secara paksa," kata Charif Anam, Sekretaris LSM LSM Penjara Indonesia.
Ketua Komisi D DPRD Gresik Ruspandi Sunaryo, yang menemui perwakilan massa LSM Penjara Indonesia mengatakan permasalahan kredit motor harus melibatkan beberapa instansi terkait, seperti Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, UKM serta badan penanaman modal dan perizinan (BPMP).
"Nanti usulan ini saya sampaikan ke Komisi A yang membidangi perizinan agar ditindak lanjuti," kata dia.
Sumber: Surabaya.tribunnews (Sugiyono)
Editor: Tim Redaksi
